Formulir Perpajakan

  1. SPT Masa PPh PSL 21
  2. Bukti Potong PPh Pasal 21 Final
  3. Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Final
  4. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21
  5. Formulir 1721-A1 dan 1721-A2

  6. SPT Masa PPh Pasal 22

  7. SPT Masa PPh Pasal 23

  8. SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2

  9. Surat Setoran Pajak (SSP)
  10. SPT TAHUNAN OP 1770

  11. SPT TAHUNAN OP 1770S

  12. SPT TAHUNAN OP 1770SS
  13. Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan

  14. Daftar Peredaran Bruto

  15. SPT TAHUNAN BADAN 1771 Rp

  16. Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)

  17. Surat Pernyataan Pemindahbukuan

  18. SPT Masa PPN 1111DM
  19. SPT Masa PPN 1111

  20. SPT Masa PPN 1107 PUT
Iklan

Faktur Pajak (Berlaku mulai 1 April 2013)

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ./2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan,  Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak maka bersama ini diberitahukan bahwa mulai 1 April 2013 terkait dengan faktur pajak sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan. Adapun perubahannya akan kami ulas dalam tulisan tersendiri.

PER-24/PJ/2012 dapat diunduh disini.

Lomba Penulisan Artikel

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II menyelenggarakan Lomba Penulisan Artikel untuk adik-adik siswa SMA atau sederajat, dengan tema “Jika Aku Menjadi Pegawai Pajak”.

Lomba ini diselenggarakan untuk memediasi bakat penulisan artikel sekaligus menggugah wawasan dan kepedulian generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di sektor perpajakan.

Adapun ketentuan lomba penulisan artikel sebagai berikut.

1. Peserta lomba adalah siswa SMA atau sederajat.

2. Tema artikel: “Jika Aku Menjadi Pegawai Pajak”

3. Artikel diketik dengan format dokumen Microsoft Word, dengan ukuran kertas A4, dengan jumlah kata minimal 700 kata.

4. Artikel dikirim melalui email bidangp2humas.jatim2@gmail.com paling lambat tanggal 25 November 2012.

5. Peserta mencantumkan nama lengkap, alamat, kelas, asal sekolah, dan hasil scan identitas kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah.

6. 2 (dua) pemenang terbaik masing-masing akan mendapatkan tablet android AXIOO Picopad 9.

Bukalah cakrawala bakatmu, jadilah generasi muda yang membanggakan, dan selamat berkompetisi!

[update] KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 163/PMK.03/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-73/PJ/2012 tanggal 5 November 2012 tentang TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI, maka dengan ini disampaikan bahwa :

  1. atas Kegiatan Membangun Sendiri terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  2. kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain dengan kriteria :
    • Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
    • diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
    • luas keseluruhan paling sedikit 200 m2 (dua ratus meter persegi);
  3. kegiatan membangun sendiri yang dilakukanb secara bertahap dianggap merukan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-taha[an tersebut tidak lebih dari 2 tahun;
  4. besarnya Dasar Pengenaan Pajak atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun, tidak termasuk harga perolehan tanah;
  5. Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bengunan tersebut didirikan;
  6. Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiaqp bulan sebesar  10 % x 20% x jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan pada setiap bulannya;
  7. PPN atas kegiatan membangun sendiri wajib disetor ke kas negara melalui Bank Persepsi atau kantor pos paling kama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan mencantumkan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran : 411211 – 103;;
  8. Orang Pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN ke Kantor Pelayanan Pajak/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dengan menggunakan lembar ketiga (Asli) SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak;
  9. Apabila Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah dikukuhkan sebagai PKP dan tempat bangunan berada pada wilayah KPP terdaftar, maka pelaporannya kegiatan membangun sendiri menjadi satu dengan lapotan SPT Masa PPN dengan melampirkan lembar ketiga (Asli) SSP;
  10. Apabila Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah dikukuhkan sebagai PKP dan tempat bangunan berada diluar wilayah KPP terdaftar, maka selain berkewajiban melaporkan kegiatan membangun sendiri ke KPP/KP2KP tempat bangunan dibangun dengan menggunakan lembar ketiga (Asli) SSP juga wajib melaporkan kegiatan membangun sendiri tersebut pada laporan SPT Masa PPN dengan melampirkan fotocopy lembar ketiga SSP;
  11. Peraturan ini berlaku setelah 30 (tuga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2012, atau berlaku mulai tanggal 22 November 2012.
  12. secara garis besar, dengan terbitnya peraturan baru ini, perubahannya adalah :
    No. Uraian Peraturan Lama Peraturan Baru
    1. Batasan Luas Bangunan 300 m2 200 m2
    2. PPN terutang 40% x 10% 20% x 10%

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2013

Sehubungan dengan telah diterbitkannya PMK 162/PMK.11/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka bersama ini disampaikan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2013,  PTKP telah disesuaikan sesuai tabel dibawah ini.

No. Status Kode Status PTKP Lama PTKP Baru
1. Tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan TK/- 15.480.000 24.300.000
2. Tidak kawin dan memiliki tanggungan 1 orang TK/1 17.160.000 26.325.000
3. Tidak kawin dan memiliki tanggungan 2 orang TK/2 18.480.000 28.350.000
4. Tidak kawin dan memiliki tanggungan 3 orang TK/3 19.800.000 30.375.000
5. WP kawin, penghasilan istri dipisah dan tidak memiliki tanggungan K/- 17.160.000 26.325.000
6. WP kawin, penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 1 orang K/1 18.480.000 28.350.000
7. WP kawin, penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 2 orang K/2 19.800.000 30.375.000
8. WP kawin, penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 3 orang K/3 21.120.000 32.400.000
9. WP kawin, penghasilan istri digabung dan tidak memiliki tanggungan K/I/- 33.000.000 50.625.000
10. WP kawin, penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 1 orang K/I/1 34.320.000 52.650.000
11. WP kawin, penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 2 orang K/I/2 35.640.000 54.675.000
12. WP kawin, penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 3 orang K/I/3 36.960.000 56.700.000

KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-27/PJ/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, Pelaporan, Dan Pengawasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri bahwa :

  1. kegiatan membangun sendiri adalah  Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
  2. termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak;
  3. bangunan sebagimana dimaksud berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria;

a)     Konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;

b)     Diperuntukan untuk tempat tinggal atau usaha; dan

c)      Luas keseluruhan paling sedikit 300 m2(tiga ratus meter persegi).

  1. atas Kegiatan membangun sendiri terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;
  2. dasar Pengenaan Pajak dihitung  40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah;
  3. saat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan;
  4. kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun;
  5. tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan;
  6. pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya;
  7. pajak Pertambahan Nilai terutang wajib disetor ke Kas Negara dengan formulir SSP (Surat Setoran Pajak) melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan mencantumkan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran : 411211 – 103;
  8. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan bukti penyetoran kepada Kantor Pelayanan Pajak  atau melalui KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Ilustrasi

Pada Bulan Oktober 2012,  Pak Soleh melakukan kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal dan Toko dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) selesai Januari 2013, dikelola sendiri (tanpa kontraktor) dengan rincian biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun, tidak termasuk harga perolehan tanah  setiap bulan sebagai berikut :

  1. Oktober 2012 total biaya yang dikeluarkan senilai Rp  90.000.000,-
  2. Nopember 2012 total biaya yang dikeluarkan senilai Rp  60.000.000,-
  3. Desember 2012 total biaya yang dikeluarkan senilai Rp  80.000.000,-
  4. Januari 2013 total biaya yang dikeluarkan senilai Rp  70.000.000,-

Penghitungan Pajak yang harus disetorkan

  1. Oktober  2012
    Total biaya yang dikelurkan Rp 90.000.000,-
    Dasar Pengenaan Pajak (DPP)           =  40%  x Rp 90.000.000,-     = Rp  36.000.000,-
    PPN yang harus disetorkan            =  10%  x  Rp 36.000.000,-   = Rp  3.600.000,- disetorkan ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank paling lama tanggal 15 Nopember 2012
  2. Nopember 2012
    Total biaya yang dikelurkan Rp 60.000.000,-
    Dasar Pengenaan Pajak (DPP)           =  40%  x Rp 60.000.000,-     = Rp  24.000.000,-
    PPN yang harus disetorkan            =  10%  x  Rp 24.000.000,-   = Rp  2.400.000,- disetorkan ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank paling lama tanggal 15 Desember 2012
  3. Desember 2012
    Total biaya yang dikelurkan Rp 80.000.000,-
    Dasar Pengenaan Pajak (DPP)           =  40%  x Rp 80.000.000,-     = Rp  32.000.000,-
    PPN yang harus disetorkan            =  10%  x  Rp 32.000.000,-   = Rp  3.200.000,- disetorkan ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank paling lama tanggal 15 Januari 2013
  4. Januari 2013
    Total biaya yang dikelurkan Rp 70.000.000,-
    Dasar Pengenaan Pajak (DPP)           =  40%  x Rp 70.000.000,-     = Rp  28.000.000,-
    PPN yang harus disetorkan            =  10%  x  Rp 28.000.000,-   = Rp  2.800.000,- disetorkan ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank paling lama tanggal 15 Februari 2013

Sanksi keterlambatan penyetoran terkena bunga 2% setiap bulan, bagian dari bulan dihitung 1 bulan.

Peraturan tentang PPN atas Kegiatan membangun sendiri telah mengalami perubahan, silakan klik disini.

%d blogger menyukai ini: