Category Archives: Peraturan Pajak

SPT Masa PPh Pasal 21 Format Excel Sesuai PER-14/PJ/2013

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak  nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013 tentang BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.  Adapun bentuk FORMULIR SPT MASA PPH Pasal 21 Format Excel tersebut dapat didownload disini

Formulir Pendaftaran NPWP dalam Format Excel Sesuai PER-20/PJ/2013

Kepala rekan-rekan yang membutuhkan Formulir Pendaftaran NPWP dalam Format Excel Sesuai PER-20/PJ/2013 silakan downlad di sini.

SE-15/PJ/2013 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 tentang Perubahan atas PER-24/PJ/2012

SE-15/PJ/2012 dapat didownload SE – 15.PJ.2013 tg Penyampaian PER-08.PJ.2013 tg Faktur Pajak

Faktur Pajak (Berlaku mulai 1 April 2013)

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ./2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan,  Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak maka bersama ini diberitahukan bahwa mulai 1 April 2013 terkait dengan faktur pajak sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan. Adapun perubahannya akan kami ulas dalam tulisan tersendiri.

PER-24/PJ/2012 dapat diunduh disini.

[update] KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 163/PMK.03/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-73/PJ/2012 tanggal 5 November 2012 tentang TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI, maka dengan ini disampaikan bahwa :

  1. atas Kegiatan Membangun Sendiri terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  2. kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain dengan kriteria :
    • Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
    • diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
    • luas keseluruhan paling sedikit 200 m2 (dua ratus meter persegi);
  3. kegiatan membangun sendiri yang dilakukanb secara bertahap dianggap merukan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-taha[an tersebut tidak lebih dari 2 tahun;
  4. besarnya Dasar Pengenaan Pajak atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun, tidak termasuk harga perolehan tanah;
  5. Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bengunan tersebut didirikan;
  6. Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiaqp bulan sebesar  10 % x 20% x jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan pada setiap bulannya;
  7. PPN atas kegiatan membangun sendiri wajib disetor ke kas negara melalui Bank Persepsi atau kantor pos paling kama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan mencantumkan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran : 411211 – 103;;
  8. Orang Pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN ke Kantor Pelayanan Pajak/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dengan menggunakan lembar ketiga (Asli) SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak;
  9. Apabila Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah dikukuhkan sebagai PKP dan tempat bangunan berada pada wilayah KPP terdaftar, maka pelaporannya kegiatan membangun sendiri menjadi satu dengan lapotan SPT Masa PPN dengan melampirkan lembar ketiga (Asli) SSP;
  10. Apabila Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah dikukuhkan sebagai PKP dan tempat bangunan berada diluar wilayah KPP terdaftar, maka selain berkewajiban melaporkan kegiatan membangun sendiri ke KPP/KP2KP tempat bangunan dibangun dengan menggunakan lembar ketiga (Asli) SSP juga wajib melaporkan kegiatan membangun sendiri tersebut pada laporan SPT Masa PPN dengan melampirkan fotocopy lembar ketiga SSP;
  11. Peraturan ini berlaku setelah 30 (tuga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2012, atau berlaku mulai tanggal 22 November 2012.
  12. secara garis besar, dengan terbitnya peraturan baru ini, perubahannya adalah :
    No. Uraian Peraturan Lama Peraturan Baru
    1. Batasan Luas Bangunan 300 m2 200 m2
    2. PPN terutang 40% x 10% 20% x 10%

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2013

Sehubungan dengan telah diterbitkannya PMK 162/PMK.11/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka bersama ini disampaikan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2013,  PTKP telah disesuaikan sesuai tabel dibawah ini.

No. Status Kode Status PTKP Lama PTKP Baru
1. Tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan TK/- 15.480.000 24.300.000
2. Tidak kawin dan memiliki tanggungan 1 orang TK/1 17.160.000 26.325.000
3. Tidak kawin dan memiliki tanggungan 2 orang TK/2 18.480.000 28.350.000
4. Tidak kawin dan memiliki tanggungan 3 orang TK/3 19.800.000 30.375.000
5. WP kawin, penghasilan istri dipisah dan tidak memiliki tanggungan K/- 17.160.000 26.325.000
6. WP kawin, penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 1 orang K/1 18.480.000 28.350.000
7. WP kawin, penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 2 orang K/2 19.800.000 30.375.000
8. WP kawin, penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 3 orang K/3 21.120.000 32.400.000
9. WP kawin, penghasilan istri digabung dan tidak memiliki tanggungan K/I/- 33.000.000 50.625.000
10. WP kawin, penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 1 orang K/I/1 34.320.000 52.650.000
11. WP kawin, penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 2 orang K/I/2 35.640.000 54.675.000
12. WP kawin, penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 3 orang K/I/3 36.960.000 56.700.000
%d blogger menyukai ini: