Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN Oleh Bendahara Pemerintah/Pemungut PPh Pasal 22

Ilustrasi

Pada Bulan Juli 2012,  Bendahara Dinas ABCD melakukan kegiatan pembelian barang dengan menggunakan dana APBD dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

  1. Tanggal 5 Juli 2012, Pembelian Alat Tulis Kantor kepada CV Pena Anda (NPWP/NPPKP : 01.123.467.8-647.000) senilai Rp  1.650.000,-
  2. Tanggal 10 Juli 2012, Pembelian Meubel Kantor kepada CV Indah Furniture (NPWP/NPPKP : 02.123.4.567.8-647.000) senilai Rp 4.730.000,-
  3. Tanggal 20 Juli 2012, Pembelian Printer kepada CV Mega Computer (NPWP/NPPKP : 03.123.456.7-647.000) senilai Rp 700.000,-

Penghitungan Pajak yang harus dipungut

  1. Atas Pembelian tanggal 5 Juli 2012
    Belanja barang senilai Rp 1.650.000,-
    Dasar Pengenaan Pajak (DPP)           =  100/110  x Rp 1.650.000,-     = Rp  1.500.000,-
    PPN yang harus dipungut         =  10%  x  Rp 1.500.000,-          = Rp      150.000,-
  2. Atas Pembelian tanggal 10 Juli 2012
    Belanja
    barang senilai Rp 4.730.000,-
    Dasar Pengenaan Pajak (DPP)                  =  100/110  x Rp 4.730.000,-     =  Rp   4.300.000,-
    PPN yang harus dipungut                 =  10%  x  Rp 4.300.000,-          =  Rp     430.000,-
    PPh Psl 22 yg harus dipungut          =  1,5%  x  Rp 4.300.000,-         =  Rp         64.500,-
    Catatan :
    Apabila rekanan/toko belum mempunyai NPWP, maka PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 100% lebih tinggi, yaitu menjadi 200% x Rp 1.5% x Rp  4.300.000,-  Rp 129.000,-
  3. Atas Pembelian tanggal 20 Juli 2012
    Belanja barang di bawah Rp 1.000.000,-, Bendahara tidak wajib memungut PPh Pasal 22 dan atau PPN-nya.

Pembuatan SSP

  1. atas pembelian tanggal 5 Juli 2012
    SSP PPN dibuat dengan IDENTITAS REKANAN dan DITANDATANGANI oleh BENDAHARA
  2. atas pembelian tanggal 10 Juli 2012
    SSP PPN dan PPh Pasal 22 dibuat dengan IDENTITAS REKANAN dan DITANDATANGANI oleh BENDAHARA

Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 22
Pembuatan SPT Masa dimulai dari lampirannya, baru ke Induk SPT-nya.

Posted on Agustus 27, 2012, in Peraturan Pajak. Bookmark the permalink. 23 Komentar.

  1. Assalaamualaikum. Wah, terima kasih banyak. Insya Allah akan sangat membantu saya.🙂

  2. terima kasih banyak atas pencerahannya…….

  3. assalammualaikum wr wb
    pak saya minta tolong dijelasin bagimana sih prosedur dan tata cara pemotongan pph 22 ynag dilakukan oleh KPP

  4. sdn05spinang@yahoo.com

    sangat bermanfaat.trim…

  5. maaf mau mempertegas saja.. belanja => (samadengan dan lebih besar ) dari 1 juta atau > (lebih besar) dari 1 juta yang dikenai PPN??? karena kemarin ada pemeriksa BPKP yang bilang PPN dihitung mulai dari 1 juta (1.000.000,-) bukan mulai dari 1.000.001,-

  6. Trimakasih pak infonya,
    sekalian saya mau tanya pak, untuk CV nya sendiri apa diharuskan melaporkan juga transaksi tersebut, kalau iya yang harus dilaporkan apa saja y pak ?
    trims

  7. Mantab sekali ilmunya,, terimakasih sudah mau berbagi

  8. Terimakasih,,, sangat bermanfaat🙂

  9. assalammualaikum wr wb
    pak, saya mau nanya. kalau didalam pengisian ssp PPh Pasal 22 Bendaharawan, kolom identitas seharusnya atas nama dan NPWP rekanan. Jadi Kalau Kantor Dinasnya menulis dengan nama & NPWP Bendaharawannya, itu gimana?
    Apa itu dianggap rekanan tidak punya NPWP? Kalau ia, mohon pencerahannya pak, kalau ada UU pendukungnya juga
    terima kasih pak

  10. Jika rekanan tidak punya NPWP terus setoran SSPnya pake NPWP bendahara atau siapa…?

  11. sangat membantu dan sangat bermanfaat. namun apakah peraturan untuk batas kriteria nominal di kesimpulan tersebut masih berlaku sama seperti itu sampai sekarang? trims

  12. jempoolll sip

  13. bagi penjual barang atau CV itu wajib lapor pph 22 nya yg sudah dipungut tidak?? utk SPT nya bagaimana?

    terima kasih

  14. SLMT PAGI PAK..MAAF MAU TANYA..MISALNYA FAKTUR BELANJA TANGGAL 28 AGUSTUS LALU PEMBAYARAN TANGGAL 10 OKTOBER…UNTUK PAJAKNYA JATUH DIBULAN OKTOBER ATAU AGUSTUSNYA??KEMUDIAN JIKA BELANJA BARANG DI DUA TOKO YANG BERBEDA APAKAH SSPNYA 2 ATAU 1 SSP???MKSH PAK

  15. Dear Sir,
    Thanks for your useful posting.
    I’m a foreigner who worked part-time job for an Indonesia company in accounting department. I was confused about Indonesian VAT as the below:
    1. We issued an VAT invoice already in Dec 2015 (fakur pajak). But the customer’s name is wrong. So we need to cancel it. How should we do to cancel it?
    2. We provide service for an Indonesia company, but collect that revenue from a foreign company. So How about the VAT rate for this case when we issue Invoice to foreign company, and how about the income tax for this case.
    Would you kindly to show me any documents in English about how solve this problem.
    Hope you can help me, my email is anny.acct01@gmail.com
    Thanks so much.

  16. kok spt ppn nya tidak di laporkan mohon infox

  17. Pak mau tanya,.. kasus 1 dan 2 yang dibayarkan oleh bendahara kepada tokonya berapa?

  18. Pak saya mau tanya…? klo pemotongan pajak barang yang di pakai di SSPnya NPWP rekanan ato NPWP pemotong, terima kasih.

  19. selamat siang mau tanya, saya sudah pakai e spt pph 22 untuk bendahara, tapi saya masih bingung untuk pengisianya, mohon pencerahanya, karena misal saya menginput bukti pungut , pasti di spt induknya jadi beda,

  20. Terima kasih banyak infonya pak, sangat membantu.

Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: