Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

Ilustrasi

Pada bulan JULI 2012, Bendahara Dinas ABCD melakukan pengeluaran anggaran yang ada unsur PPh Pasal 21-nya. Pengeluaran tersebut adalah :

  1. Pembayaran gaji pegawai sebesar Rp 300.000.000,- (70 pegawai) dengan PPh Pasal 21-nya sebesar Rp 11.250.000,-
  2. Pembayaran honor kegiatan penyuluhan. Honor tersebut diterima oleh :
    • Budi Setyawan (NPWP : 08.888.111.0-647.000), Golongan IV, sebesar Rp  500.000,-. PPh Pasal 21-nya sebesar = 15% x Rp 500.000,- = Rp 75.000,-
    • Andi Ahmad (NPWP : 07.777.222.0-647.000), Golongan III, sebesar Rp 400.000,-. PPh Pasal 21-nya sebesar = 5% x Rp 400.000,- = Rp 20.000,-
    • Syahlevi Nugraha (NPWP : 06.666.333.0-647.000), Golongan II, sebesar Rp 300.000,-. PPh Pasal 21-nya sebesar = 0% x Rp 300.000,- = Rp 0
  3. Pembayaran honor kepada peserta kegiatan penyuluhan yang berstatus sebagai bukan pegawai dan menerima penghasilan tidak berkesinambungan, yaitu :
    • Iwan Rudianto (Tidak punya NPWP), sebesar Rp 100.000,-. PPh Pasal 21-nya sebesar = 50% x Rp 100.000,- x 6% = Rp 3.000,-
    • Joko Utomo (NPWP : 08.125.111.2-647.000) sebesar Rp 100.000,-. PPh Pasal 21-nya sebesar = 50% x Rp 100.000,- x 5% = Rp 2.500,-

Bagaimanakah cara Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21-nya?

  1. Yang pertama kali dilakukan adalah membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima honor (untuk pegawai tetap yang menerima penghasilan rutin tidak perlu dibuatkan bukti potong, pengeluaran nomor 1 diatas).
    Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Pembayaran Honor Penyuluhan (Penerima Honor PNS)


    Bukti Pemotongan PPh Pasal 21  atas honor yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan
  2. Setelah membuat bukti pemotongan, langkah selanjutnya adalah membuat daftar bukti potong.Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Final
    Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak  Final)
  3. Memasukkan data-data ke dalam SPT Induk PPh Pasal 21

  4. Selanjutnya adalah membuat SSP PPh Pasal 21 atas Pemotongan yang TIDAK FINAL dan FINAL.
    Untuk PPh Pasal 21 TIDAK FINAL menggunakan kode 411121 – 100
    Untuk PPh Pasal 21 FINAL menggunakan kode 411121 – 402TIDAK FINAL

    SSP FINAL
  5. Pemotongan PPh Pasal 21 harus disetorkan ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga untuk SSP bulan JULI paling lama di setorkan tanggal 10 bulan AGUSTUS
  6. SPT Masa PPh Pasal 21 harus dilaporkan ke KPP/KP2KP paling lama tanggal 20 bulan berikutnya, sehingga untuk masa JULI paling lama dilaporkan tanggal 20 AGUSTUS

SEMOGA BERMANFAAT

Posted on Agustus 14, 2012, in Berita Pajak, Peraturan Pajak. Bookmark the permalink. 4 Komentar.

  1. maaf saya mau tanya, kan saya disuruh untuk mengisi spt teman kerja… saya mengisi lewat form adobe reader setelah itu print sendiri… abis print apa yang harus dilakukan lapor dahulu ke kpp atau setor ke bank? maaf saya awam banget untuk pelaporan spt pph 21? untuk dapet form yang seperti di atas bagaimana yah? terima kasih

  2. pusing kepala urus pajak honor, ada contoh yg lebih jelas?

  3. Bolehkah bayar pajak, atas nama bukan pemilik npwp,
    Misal suatu lembaga bayar pajak dalam pembuatan ssp, nama penyetor bukan pemilik npwp, tapi nama anggota lembaga. Apakah boleh hal yang demikian?

  4. saya bayar ppn saat beli tiket pesawat. bagaimana cara klaim?

Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: