Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri merupakan obyek PPh yang bersifat final.

Tarif PPh sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge ( baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan ).

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 seba-gaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002; klik disini Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 ; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./ 1996.

Semoga Bermanfaat

KP2KP Pacitan

Posted on Juli 4, 2012, in Berita Pajak, Peraturan Pajak. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: